WA-new

Header Web 1250 250 piksel

 

cctv

Video Layanan dan Alur Berperkara di Pengadilan

Video Hak Hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian

Standarisasi Pengambilan Produk dan Layanan Informasi

Infografis Manfaat dan Tutorial Pengguna E-Court

 

icon adm

ADMINISTASI

icon keu

KEUANGAN

icon org

ORGANISASI

icon kepeg

KEPEGAWAIAN

 

INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA

PADA PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

 

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Adapun petunjuk teknis dari Perpres tersebut, LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini:

  1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
  3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
  4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
  5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
  6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
  8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
  11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

 

Alamat Pejabat Pengadaan / Pokja PBJ 

Proses dan surat menyurat terkait dengan pengadaan barang/jasa di Pengadilan Agama Lubukling,gau dialamatkan ke :

Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau

Jl ,Yos Sudarso No .34 Air Kuti, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 31625

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp. : 0733-451131

Fax. : -

Informasi : www.pa-lubuklinggau.go.id 

                    https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4

                    https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc/

 

Rencana Umum Pengadaan pada PA Lubuklinggau

2019 2020 2021 2022
2023 2024 2025  

 

Keberatan dan Pengaduan Atas Hasil PBJ

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sanggah) dan 4.2.14 (Sanggah Banding), maka mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan :

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
  1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi
  2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuantuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  3) Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
  1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
  2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.
     

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalah ha tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah diuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

b. Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang.
f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:
  1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
  2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
g. Sanggah banding menghentikan proses tender
h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan

 

Mekanisme Prosedur yang Berlaku 

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

 
 
 
 
Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :
  1. Barang
  2. Pekerjaan Konstruksi
  3. Jasa Konsultasi
  4. Jasa lainnya
Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Cara Pengadaan barang/jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia.
 
Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
 
a. Tipe Swakelola
  Penetapan tim swakelola diatur dengan cara sebagai berikut:
  1) Swakelola Tipe I
    Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA
  2) Swakelola Tipe II
    Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola;
  3) Swakelola Tipe III
    Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola;
  4) Swakelola Tipe IV
    Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
b. Prosedur Swakelola meliputi
  1) Perencanaan
  2) Persiapan
  3) Pelaksanaan
  4) Pengawasan dan Pengendalian
  5) Penyerahan swakelola
  6) Pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan

Pemilihan Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut:

1) Persiapan pemilihan penyedia

2) Perencanaan pemilihan penyedia

3) Melakukan pemilihan penyedia

4) Pelaksanaan kontrak pengadaan

5) Pengawasan dan pengendalian pengadaan

6) Penyerahan hasil pengadaan

 

 

Untitled

logo fix

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan 

pada Pengadilan Agama Lubuklinggau

 

No Nama Jabatan File
1 Maryanto, S.Kom Sekretaris logo dokumen1.png
2 Anhar, S.H.I. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala logo dokumen1.png
3 Devi Afriyanti, S.E. Kasubbag Umum dan Keuangan logo dokumen1.png
4 Yudha Pranata, S.E. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan logo dokumen1.png

 

E-Court Mahkamah Agung

Profil Pengadilan Agama Lubuklinggau

  • 4 Laporkan.jpeg
  • Agen Perubahan 2026.jpg
  • Himbauan Ketua MA RI (Banner Sedang (AS) (Horizontal)).png
  • Maklumat Pelayanan 2026.jpg
  • Maklumat Pelayanan 2026.png
  • PEGAWAI TELADAN 2025 (1) copy 1.png
  • WhatsApp Image 2024-10-01 at 13.29.54_df5ea1d1.jpg
  • WhatsApp Image 2026-01-06 at 18.12.50.jpeg
  • Ucapan Tahun Baru Islam 2025 (1).jpg
  • Emas Hitam Modern Ucapan Tahun Baru 2026 Instagram Post.jpg

Penghargaan

  • Penghargaan BMN29-01-2024-104803_001.png
  • Penghargaan e-court29-01-2024-104625_001.png
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_1.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_2.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_3.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_4.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_5.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_6.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_7.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_8.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_9.jpg
  • Sertifikat Penghargaan Triwulan III Pengadilan Agama Lubuk Linggau_10.jpg

E-court

  • ecourt1.png
  • ecourt2.png
  • ecourt3.png
  • ecourt4.png

VIDEO PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2025

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

 

ZI1 (1).jpg

ZI1 (2).jpg

ZI1 (3).jpg

ZI1 (4).jpg

ZI1 (5).jpg

ZI1 (6).jpg

 

Jadwal Sidang

prima2

 

Pusat Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Video Dukungan Zona Integritas Tahun 2025

previous arrow
Slide
VIDEO DUKUNGAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025
PlayPlay
Slide
VIDEO DUKUNGAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025
PlayPlay
Slide
VIDEO DUKUNGAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025
PlayPlay
Slide
VIDEO DUKUNGAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025
PlayPlay
Slide
VIDEO DUKUNGAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025
PlayPlay
Slide
VIDEO DUKUNGAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025
PlayPlay
next arrow